Merdeka untuk menikah muda, atau kapan saja

 

Ada anak da’i kondang menikah muda. Lantas ada meme beredar… usia 17 tahun sudah menikah. Kamu, usia 25 tahun, ngapain?

Umur saya sekarang, 30 something. yeah, ‘something’nya banyak banget. 😀
Tapi meme itu bikin saya kembali ke masa lalu. Umur 25 tahun, ngapain?

Sepertinya, saat itu, sedang asyik-asyiknya menjadi eksplorer. Jadi wartawan, lalu banyak traveling dan ketemu orang baru di tempat-tempat baru. Umur 25, saya sempat ke Agats, perkampungan suku Asmat tidak terlalu jauh dari Timika. Sebulan sebelumnya, saya di Hong Kong, kebetulan dapat tugas meliput peluncuran produk Epson. Pernah juga gemeteran di markas pengepul minyak curian. Juga lagi seru-serunya belajar bikin web buat jualan buku. Pake Joomla. Hahaha.

I mean, banyak hal yang bisa dilakukan di usia 25 tahun.

Bukan maksudnya pamer ya. Tapi, c’mon… married is … married. Bukan lantas jika kamu sudah menikah maka pencapaian sebagai manusia, sempurna. Buat saya, pernikahan itu ‘alat atau cara’ untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Ya cara untuk mendapat pahala lebih banyak.
Cara untuk mendapatkan rumah lebih mudah, sebab pada pengajuan KPR, harta suami istri itu digabung. Cara untuk membangun bisnis bersama pasangan, jadi bisa nego gaji. Hehehehe.

Menikah, kalau cuma buat berasa tenang nge-seks, ya ampun… kesian.

Di antara riuhnya lalu lintas meme setelah ada yang menikah muda,  saya juga membaca meme yang cukup memancing emosi.”Wanita itu butuh kepastian. Tinggalkan atau halalkan.”

Itu, ya… bikin naik pitam. Seolah-olah kok ya, perempuan itu sebatas bisa ditinggalkan dan dihalalkan. Ini rasa-rasanya ya, gerakan menikah usia dini sebatas menjaga syahwat semata: ‘nikah dong, biar bisa enak-enakan ga pake dosa’.

Sebelumnya, punten, pengetahuan agama saya mungkin minimalis. Tapi nge-follow akun-akun berbau dakwah di media sosial juga dijamin enggak bisa ngasih pencerahan. Yang ada kok malah tambah bodoh dan mancing kemarahan. Jarang loh yang dukung perempuan buat mencapai hal-hal lain di luar pernikahan. Entah kenapa.

Menikah muda, atau kapan saja, yang penting bukan karena tergiring dogma

Padahal, perempuan akan melahirkan generasi berikutnya. Perempuan yang pintar, bersama suami yang juga progresif, akan membangun keluarga dengan anak-anak unggulan. Nah kalau semangatnya cuma biar nikah cepet, biar yang tadinya zina jadi pahala, terus gimana?

Berkeluarga itu, mau tak mau akan otomatis membatasi ruang gerak. Akui saja, sedikit banyak, itu yang nyatanya terjadi. Menjadi perempuan menikah (apalagi punya anak) dengan segala pencapaian, butuh dukungan luar biasa dari suami, bahkan dari keluarga besar. Support system mesti ada.

Nah, para lelaki yang mau ajakin nikah muda, siap enggak buat dukung istrinya? Siap enggak buat sama-sama bertumbuh?

Sangatlah oke untuk menikah saat kamu merasa siap menikah. Berapapun usia kamu. Usia 17. Atau 25. Bahkan, dunia tidak lantas runtuh jika kamu baru menikah umur 30. Atau 40. Yang penting kamu “sadar” untuk menikah. Aware. Tau konsekuensinya. Enggak cuma ngejar buat “menghalalkan yang tadinya haram” saja.

Sebab kalau cuma sekadar galau pengen halal, itu sih artinya kamu kebanyakan waktu kosong. Bikin kesibukan yang produktif lah, jangan kebanyakan nonton yang enggak-enggak di Youtube. Follow akun yang inspiring buat produktif di luar urusan menikah dan reproduksi.

Nikah muda, punya anak dan nantinya kita belum terlalu tua saat si anak remaja, memang sepertinya asik. Tapi, anak balita itu nguji mental loh. Trus kalo kita yang masih muda ini jadi gampang kesel ama anak yang menguji kesabaran, apa ya si anak akan tumbuh berkembang dengan baik?

Nikah muda, atau nikah ‘telat’ sama-sama punya efek positif dan negatif. Kalau dijalankan, enggak ada yang bisa 100% ideal. Yang penting mah, kita aware aja: buat apa menikah, sehingga siap dengan segala konsekuensinya.

Gitu kali ya? 😀
Kita semestinya merdeka untuk memilih menikah kapan saja, dengan siapa saja. Yang penting, aware dan tidak tergiring dogma, apalagi karena risih dengan komentar lingkungan yang sibuk bertanya: kapan nikah?

 

Makin Mudah Mengurus Izin Usaha di Jakarta

mengiurus usaha di jakarta

Mengurus izin usaha kudu selaras dengan niat membangun bisnis. Legalitas yang oke bisa memudahkan bisnis untuk “dibesarkan” di kemudian hari. Sekalinya izin-izin itu terpenuhi, bisnis Anda bisa take off.


Yang paling oke ialah, Anda tahu ujung bisnis. Apa mau niatnya ikutan tender/lelang pengadaan dari pemerintah? Jika ya, cek aja umumnya syarat-syarat apa yang diperlukan. SIUP apa yang dibutuhkan.  Atau punya ujung lain? Always: begin with the end, kalau kata Stephen Covey- 7Habits. 

So, ini tips dan trik mengurus izin usaha , di Jakarta, khususnya kelas SIUP kecil ya (modal perusahaan 50-500 juta). Dari saya yang -anaknya ga’ admin banget- dan mengalami langsung di lapangan.

 

  1. Notaris
    Kalau Anda berniat membayar jasa notaris all in sampai tahap keluar SIUP (atau surat izin dari instansi berwenang lainnya) dan TDP, biasanya aman. Yang harus dipastikan ialah, poin-poin bisnis apa yang akan Anda kerjakan, tercatat secara spesifik tapi masih tercatat kategori yang dapat bermakna luas. Misal, usaha dalam bidang perdagangan umum, antara lain bla bla bla…..Kalau Anda berniat mengurus SIUP dan TDP sendiri, maka penting untuk memastikan akte pendirian atau perubahan perusahaan Anda memuat poin-poin yang jelas, dan tidak akan disalahtafsirkan kelak oleh pihak walikota, dan kecamatan atau instansi yang akan mengeluarkan surat izin.Contoh: Kalau usaha Anda di bidang PR, ya pastikan notaris menulis: “Aktivitas konsultasi manajemen, termasuk di dalamnya ialah aktivitas kehumasan.”Believe me, penulisan “Jasa Hubungan Kemasyarakatan” saja dalam akte, bisa memicu perdebatan panjang antara satlak PTSP di kantor walikota dan kecamatan.

    Saya rasa, bisnis cepat berkembang dengan turunan-turunannya, apalagi jika bisnis ekonomi kreatif. Namun regulasi gak selalu cepat mengikuti. Jadi pastikan saja notaris menulis dan merekomendasikan usaha dan jasa yang memang jelas tersurat di Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) pegangan kecamatan dan walikota.

    Nah, umumnya kalo notaris diserahi sekalian buat urus SIUP TDP, aktenya rapi banget. Sebab mereka yang bakal urus. Tapi kalau kita mau ngirit dan mau urus SIUP TDP sendiri, ya pastikan di akte tercantum usaha dan jasa sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dengan penulisan sesuai BKLI. Sebab, jika notaris ga urus SIUP dan TDP, bisa aja loh dengan konyolnya mereka menulis daftar usaha /jasa kita, apa adanya, tanpa disesuaikan dengan bahasa baku KBLI.

    Itu lah yang kelak akan ditafsirkan oleh petugas verifikasi di Kecamatan dan kantor administratif. Utamanya, jika SIUP kecil yang perlu diurus terpisah dengan TDP.

  2. Surat domisili itu tidak wajib dalam pengurusan SIUP dan TDP. Apalagi jika belum berniat dan memenuhi syarat Pengusaha Kena Pajak (PKP)-omzet Rp4.8 Miliar per tahun. Jadi, untuk urus SIUP dan TDP cukup membuat surat keterangan domisili usaha, dengan format yang tersedia di pelayanan.jakarta.go.id.

  3. Banyak tanya dan cari informasi. Unduh dokumen KBLI. Kalau kebetulan akte pendirian perusahaannya ‘jorok’ dalam artian bisa disalahtafsirkan, jangan ragu untuk memberi sanggahan dan menjelaskan yang sesungguhnya,  dengan tujuan win-win solution ya. Sebab, yang melakukan verifikasi data kita tetaplah manusia. Dan honestly, tafsir mereka bisa berbeda. Bawa salinan dokumen KBLI itu -jangan yang versi BPS, tapi yang diunduh dari situs pelayanan.jakarta.go.idMakanya, yang paling aman ialah menggunakan jasa notaris dengan posisi kita yang ‘enggak buta-buta amat’. Jadi bisa pas sampai ke depan. Datang ke notaris dengan kepala kosong, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan ragu buat bertanya sebanyak-banyaknya. Well, ini seperti menggunakan jasa dokter. Kadang-kadang, kita juga perlu second opinion, toh? Sebab dokter pertama tak selalu tepat diagnosisnya.
  4. Selalu datang pagi. Kantor instansi pemerintah buka jam 8 pagi. Kalau kita datang jam 8 pagi, belum ada antrian. Dan ini penting buat antisipasi hal-hal tak terduga. Semua data yang diinput sebelum jam 12 siang akan diproses hari itu juga sehingga besoknya sudah bisa beres. Kalau semua data benar, proses SIUP cuma 1 hari. Begitu juga dengan TDP. Bahkan untuk Usaha Menengah dan Besar, prosesnya bisa simultan alias bisa urus SIUP dan TDP sekaligus barengan.
  5. Tidak semua usaha perlu Surat Izin Usaha Perdagangan. Misalnya, usaha bergerak di bidang pariwisata, seperti agen perjalanan, atau EO MICE, atau konsultan wisata, bisa urus izin di BKPM. Ada 134 kelompok perizinan yang diurus via PTSP di BKPM. Nah, izin itu setara dengan SIUP. Baru lanjut urus TDP.Berikut daftar 134 kelompok perizinan tersebut. (hasil copas dari Detik Finance)mengiurus usaha di jakarta
    1. Energi dan Sumber Daya Mineral

    Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Penetapan Wilayah Usaha, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi, serta Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.

    2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

    A. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata:
    Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Makanan dan Minuman, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, Jasa Konsultasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Wisata Tirta, SPA, Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

    B. Bidang Ekonomi Kreatif:
    Surat Izin Usaha Perfilman, Surat Izin Produksi Film oleh Produser Film Asing di Indonesia, Jasa Teknik Film, Izin Usaha Perfilman Pengedaran Film, Izin Usaha Perfilman Pengarsipan Film, Izin Usaha Perfilman Ekspor Film, Izin Usaha Perfilman Impor Film.

    3. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

    A. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada Hutan Produksi/Hutan Lindung:
    Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dengan sistem terbang habis permudaan buatan.

    B. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi/Hutan Lindung:
    Izin usaha pemanfaatan air dan energi air pada hutan lindung, izin pemanfaatan air dan energi air pada hutan lindung, izin usaha pemanfaatan penerapan karbon dan/atau pemyimpanan karbon, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi.

    C. Bidang Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi:
    Izin usaha pemanfaatan kawasan silvo pasture pada hutan produksi, izin usaha budidaya tumbuhan dan penangkaran satwa liar.

    D. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi/Hutan Lindung:
    Izin pinjam pakai kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar-menukar kawasan hutan.

    E. Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam:
    Izin usaha penyediaan sarana wisata alam, izin usaha penyediaan jasa wisata alam,‎ izin sebagai lembaga konservasi, izin pemanfaatan non komersial satwa, izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, izin pengusahaan tanaman baru, izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi/tak dilindungi, izin pertukaran TSL, izin breeding loan, izin penangkaran satwa, izin memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar, izin pengambilan atau penangkapan non komersial spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam, izin pemanfaatan komersial untuk budidaya tanaman obat, izin peredaran komersial, izin peredaran non komersial.

    F. Bidang Pembenihan Tanaman Hutan:
    Izin ekspor benih/bibit tanaman hutan, izin impor benih/bibit tanaman hutan.

    G. Bidang Lingkungan
    Izin lingkungan.

    4. Komunikasi dan Informatika

    Lingkup pendelegasian:
    a. Penyelenggaraan pos nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
    ‎b. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
    c. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
    d. Penetapan lembaga uji perangkat telekomunikasi.
    e. Penyelenggaraan penyiaran swasta dan berlangganan.

    Ketentuan Rekomendasi mengacu pada Permen Kominfo No 40/2014:

    a. Verifikasi operasional penyelenggaraan pos.
    b. Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
    c. ‎Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
    d. Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk badan hukum.
    e. Izin stasiun radio.
    f. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi.
    g. Pengujian alat dan perangkat telekomunikas‎i.
    h. Penetapan lembaga izin.
    i. Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik.

    5. Kementerian Perindustrian

    ‎Industri minuman beralkohol, industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi, industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis, industri rokok (industri rokok kretek, industri rokok putih, industri rokok lainnya), industri logam dasar (iron and steel making dan penggilingan).

    ‎6. Kementerian Pertanian

    Izin usaha tanaman pangan, izin usaha holtikultura, izin usaha perkebuhan, izin usaha peternakan, izin usaha obat hewan untuk produsen.

    7. Kementerian Kesehatan

    ‎Izin industri farmasi obat, izin industri farmasi bahan obat, izin industri alat kesehatan, izin rumah sakit kelas A, izin rumah sakit PMA, izin bank sel punca, izin klinik PMA, izin laboratorium pengolahan sel punca, izin bank jaringan.

    8. Kementerian Perdagangan

    ‎SIUP3A, Surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang internasional, SIUPL, API U dan API P, rekomendasi teknis surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang internasional, rekomendasi teknis surat izin usaha penjualan langsung.

    9. Kementerian Ketenagakerjaan

    ‎Izin prinsip semua bidang usaha di sektor ketenagakerjaan, izin usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri, izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh, izin usaha pelatihan tenaga kerja, penerbitan IMTA baru, penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasinya lebih dari 1 provinsi.

    1‎0. Kementerian Agraria/BPN

    Layanan infomasi dan rekomendasi permohonan hak atas tanah

    11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Izin penanaman modal pada bidang usaha pengusahaan jalan tol, izin penanaman modal pada bidang usaha pengusahaan air minum, izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti, izin usaha jasa pelaksana konstruksi asing, izin usaha jasa konsultasi kostruksi asing, izin usaha bidang perumahan.

    12. Kementerian Keuangan (Fasilitas Penanaman Modal)

    Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atau impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

    13. Kementerian Perhubungan

    Usaha di bidang transportasi yang didalamnya terdapat modal asing, usaha di bidang transportasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

    14. Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)

    Layanan rekomendasi visa.

    15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan yang didalamnya terdapat modal asing, usaha di bidang pendidikan non formal dan jasa penunjang pendidikan yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

    ‎16. Kelautan dan Perikanan

    Pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan tangkap, pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan budidaya

    17. Kepolisian

    Izin usaha jasa konsultasi keamanan, izin usaha jasa penerapan peralatan keamanan, izin usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan, izin usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga, izin usaha jasa penyediaan tenaga keamanan, izin usaha jasa penyediaan satwa.

    18. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

    Layanan konsultasi perizinan yang dikeluarkan BPOM.

    19. Badan Standardidasi Nasional (BSN)

    Layanan konsultasi perizinan yang dikeluarkan BSN.

Koordinasi Prapanca Kerinci: Urus SIUP TDP di Jakarta

Kata Sun Tzu, persiapan yang baik bisa memenangkan sebuah pasukan, bahkan sebelum pertarungan terjadi.

Senin pagi, tumpukan berkas terkait urusan SIUP TDP sudah saya siapkan.  Termasuk surat edaran terkait perubahan KBLI 2009 menjadi KBLI 2015, beserta salinannya. Saya hapalkan juga, persis sesuai kata-katanya. Jadi saya tau persis apa yang tertera di akte, dan apa yang di KBLI.

Sampai di kantor administrasi Jaksel, 08.25 WIB. Tanpa antrian. Saya bertemu lagi dengan petugas yang sama di hari Jumat. Ia masih mengingat saya. Kami berbincang sebentar, dan ia menyilakan saya langsung ke dalam, konsultasi dengan tim verifikasi teknis.

Petugas yang ditunjuk, sedang ke kamar mandi.  Saya menunggunya di antara tumpukan arsip dan meja-meja yang rapat. Seorang ibu berbaik hati menyodorkan kursi.

Tak lama, petugas itu datang. Kepada ia, saya tunjukkan akte pendirian. Saya perlihatkan juga salinan KBLI yang sudah saya tandai dengan stabilo. Saya tahu, ia punya. Tapi dengan ini saya juga mau bilang, bahwa saya mempelajari klasifikasi itu. 😀

Setelah konsultasi dan diskusi, ada tiga kemungkinan bidang usaha yang bisa dituliskan dalam SIUP. Lantas petugas itu langsung menelepon ketua satlak kecamatan. Dari jarak sekitar 10 langkah kaki, saya bisa mendengarkan perbincangan mereka.

Mereka bersepakat atas tiga kode KBLI yang bisa dicantumkan dalam SIUP baru sekaligus bisa diurus TDP-nya. Kode 7020, 4602, 6202 🙂

Alhamdulillah.

Proses perubahan SIUP saya lakukan saat itu juga. Online. Lalu saya pulang. Mengerjakan semua urusan tertunda lantaran urusan SIUP-TDP ini.  Begitu beres, saya menuju kantor administrasi Jaksel. Berniat untuk stand by di sana, ketimbang stand by di kecamatan.

Tak lama duduk di sana, sekitar jam 2-an, saya telepon Kecamatan. Katanya, “SIUP sudah jadi.”

Leganya. Kami meluncur lagi, melewati  rute Prapanca-Kerinci yang sudah menempel di otak. Jalanan lumayan padat di siang yang mendung itu.

Tapi rupanya, sampai di Kecamatan, masih saja ada yang kurang. Kelengkapan syarat untuk SIUP Perubahan rupanya sama seperti saat membuat SIUP untuk pertama kali. Tetap harus memberikan salinan akte pendirian dll. Astaga. Yang saya ubah kan SIUP, bukan akte. Jadi aktenya tetap sama seperti tiga hari lalu. Mereka sudah ada salinannya, saat saya membuat SIUP. Juga ada soft copynya.

“Enggak bisa”, katanya.

Malas berdebat, kami pulang. Kalau sudah dibilang “enggak sesuai ama aturan”, mau gimana? Fokus kami jadi cuma satu: mengambil seluruh kelengkapan, dan membuat copy-an lagi. Dani bergegas kembali ke kecamatan, berkejaran dengan waktu, agar SIUP bisa diambil sore itu juga. Di bawah hujan deras,  ia tiba juga di sana. Tepat 16.35 WIB.  It was five minutes late.