Drama TDP di Jakarta

Apakah semua usaha perlu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?

 

Saya tertegun di depan petugas satpel PTSP di kantor administratif Jakarta Selatan. “SIUP tidak dikeluarkan untuk produksi,” katanya.

Saya datang pada Jumat pagi itu karena tahu berkas permohonan ditolak.  Kami lalu membahas SIUP atas 2 kegiatan yang kini jadi masalah.

  1. Perdagangan besar hasil pencetakan dan penerbitan
  2. Aktivitas periklanan.

Yang nomor satu, saya pernah bicara dengan petugas PTSP di Kecamatan. Saya jelaskan, kami ini pembuat buku -book packager- yang memiliki produk akhir: Final Artwork. Soft copy. Jadi bukan “menjual buku-buku”.

Tapi, sebelumnya disarankan untuk “menempel” pada perdagangan terdekat.

Yang kedua, ya,  saya tahu. Tapi bukankan itu yang sudah saya komunikasikan dengan petugas PTSP di Kecamatan, dan mereka yang menyarankan untuk menuliskan Aktivitas Periklanan untuk mendeskripsikan kategori “jasa konsultasi promosi perusahaan.”

Di tingkat yang lebih tinggi, justru itu yang jadi masalah.

Petugas resik yang duduk di hadapan saya itu, meminta salinan akte. Ia menandainya dengan beragam coretan di akta pendirian, di bagian kegiatan dan usaha perusahaan. SIUP, katanya, tidak untuk produksi. Membuat konten video, ya enggak ada SIUP-nya.

Saya tawarkan, “bagaimana kalau aktivitas kehumasan. kan tertera di akte. dan itu kami kerjakan.”

Ia bilang, seharusnya tertulis: Jasa konsultasi manajemen, termasuk aktivitas kehumasan. Ia juga menunjukkan tabel KBLI. “Yang kiri (4 digit) ialah acuan untuk SIUP dan yang kanan (5 digit) untuk TDP.

Sementara aktivitas kehumasan ialah turunan dari konsultasi manajemen, dan “konsultasi manajemen” tidak tertera di akte.

Lalu lelaki itu menyarankan: “kamu ada jasa konsulasi teknologi informasi dan pembuatan konten internet. Itu seharusnya masuk di KBLI 6202: aktivitas konsultasi manajemen komputer”

Saya diminta memperbarui SIUP di kecamatan.

Baru kemarin SIUP jadi, dan hari ini harus diubah.
Dan ini Jumat, hari pendek.

Di Kecamatan, seperti sudah saya duga,  SIUP tak bisa diubah sembarangan. Mesti ada memo. Duile, kenapa sih mereka ga telfon-telfonan langsung aja buat sepakat atas satu hal. Baru dilengkapi dengan catatan tertulis.

Tapi, kata petugas di Kecamatan, bukan begitu caranya. Harus ada catatan dari kantor administrasi Jaksel yang menyebutkan perlunya perubahan SIUP.

Balik ke walikota, minta memo. Konsultasi. Pemahaman tim verifikasi teknis di sana tentang aktivitas komputer sudah termasuk di dalam konsultasi komputer. Dan menurut mereka, hanya itu yang ada di akte yang bisa dibuatkan TDP-nya. Jadi, ditulislah: 6202.

Pergi ke Kecamatan, serahkan memo. Konsultasi. Mereka berkeras tak bisa menyetujui untuk SIUP kode 6202 karena Jasa teknologi informasi berbeda dengan aktivitas konsultan komputer.

Saya memahaminnya sebagai: yang satu urusan hardware, yang satu urusan “non-hardware” yang bukan software. 😀

Sayang, saya enggak punya bahan apa-apa untuk argumentasi. Duh. Cuma bicara berdasarkan hal-hal logis saja. Capek loh dipingpong begini.

Lantas, saya tanyakan: apa kategori yang pas untuk  jasa konsultan teknologi informasi dan konten? tak ada yang bisa menjawab.

tapi pekerjaan itu ada. Apakah jadi tidak ada izinnya? apakah artinya itu ilegal?

Hari itu berakhir di kecamatan dengan memo dari kantor walikota tertahan di kecamatan, menunggu persetujuan dari ketua satlak. Urusan SIUP kembali tertunda.

Ini drama, episode ke-3.
Senin, semua harus berakhir. Enough is enough.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *