Makin Mudah Mengurus Izin Usaha di Jakarta

Mengurus izin usaha kudu selaras dengan niat membangun bisnis. Legalitas yang oke bisa memudahkan bisnis untuk “dibesarkan” di kemudian hari. Sekalinya izin-izin itu terpenuhi, bisnis Anda bisa take off.


Yang paling oke ialah, Anda tahu ujung bisnis. Apa mau niatnya ikutan tender/lelang pengadaan dari pemerintah? Jika ya, cek aja umumnya syarat-syarat apa yang diperlukan. SIUP apa yang dibutuhkan.  Atau punya ujung lain? Always: begin with the end, kalau kata Stephen Covey- 7Habits. 

So, ini tips dan trik mengurus izin usaha , di Jakarta, khususnya kelas SIUP kecil ya (modal perusahaan 50-500 juta). Dari saya yang -anaknya ga’ admin banget- dan mengalami langsung di lapangan.

 

  1. Notaris
    Kalau Anda berniat membayar jasa notaris all in sampai tahap keluar SIUP (atau surat izin dari instansi berwenang lainnya) dan TDP, biasanya aman. Yang harus dipastikan ialah, poin-poin bisnis apa yang akan Anda kerjakan, tercatat secara spesifik tapi masih tercatat kategori yang dapat bermakna luas. Misal, usaha dalam bidang perdagangan umum, antara lain bla bla bla…..Kalau Anda berniat mengurus SIUP dan TDP sendiri, maka penting untuk memastikan akte pendirian atau perubahan perusahaan Anda memuat poin-poin yang jelas, dan tidak akan disalahtafsirkan kelak oleh pihak walikota, dan kecamatan atau instansi yang akan mengeluarkan surat izin.Contoh: Kalau usaha Anda di bidang PR, ya pastikan notaris menulis: “Aktivitas konsultasi manajemen, termasuk di dalamnya ialah aktivitas kehumasan.”Believe me, penulisan “Jasa Hubungan Kemasyarakatan” saja dalam akte, bisa memicu perdebatan panjang antara satlak PTSP di kantor walikota dan kecamatan.

    Saya rasa, bisnis cepat berkembang dengan turunan-turunannya, apalagi jika bisnis ekonomi kreatif. Namun regulasi gak selalu cepat mengikuti. Jadi pastikan saja notaris menulis dan merekomendasikan usaha dan jasa yang memang jelas tersurat di Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) pegangan kecamatan dan walikota.

    Nah, umumnya kalo notaris diserahi sekalian buat urus SIUP TDP, aktenya rapi banget. Sebab mereka yang bakal urus. Tapi kalau kita mau ngirit dan mau urus SIUP TDP sendiri, ya pastikan di akte tercantum usaha dan jasa sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dengan penulisan sesuai BKLI. Sebab, jika notaris ga urus SIUP dan TDP, bisa aja loh dengan konyolnya mereka menulis daftar usaha /jasa kita, apa adanya, tanpa disesuaikan dengan bahasa baku KBLI.

    Itu lah yang kelak akan ditafsirkan oleh petugas verifikasi di Kecamatan dan kantor administratif. Utamanya, jika SIUP kecil yang perlu diurus terpisah dengan TDP.

  2. Surat domisili itu tidak wajib dalam pengurusan SIUP dan TDP. Apalagi jika belum berniat dan memenuhi syarat Pengusaha Kena Pajak (PKP)-omzet Rp4.8 Miliar per tahun. Jadi, untuk urus SIUP dan TDP cukup membuat surat keterangan domisili usaha, dengan format yang tersedia di pelayanan.jakarta.go.id.

  3. Banyak tanya dan cari informasi. Unduh dokumen KBLI. Kalau kebetulan akte pendirian perusahaannya ‘jorok’ dalam artian bisa disalahtafsirkan, jangan ragu untuk memberi sanggahan dan menjelaskan yang sesungguhnya,  dengan tujuan win-win solution ya. Sebab, yang melakukan verifikasi data kita tetaplah manusia. Dan honestly, tafsir mereka bisa berbeda. Bawa salinan dokumen KBLI itu -jangan yang versi BPS, tapi yang diunduh dari situs pelayanan.jakarta.go.idMakanya, yang paling aman ialah menggunakan jasa notaris dengan posisi kita yang ‘enggak buta-buta amat’. Jadi bisa pas sampai ke depan. Datang ke notaris dengan kepala kosong, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jangan ragu buat bertanya sebanyak-banyaknya. Well, ini seperti menggunakan jasa dokter. Kadang-kadang, kita juga perlu second opinion, toh? Sebab dokter pertama tak selalu tepat diagnosisnya.
  4. Selalu datang pagi. Kantor instansi pemerintah buka jam 8 pagi. Kalau kita datang jam 8 pagi, belum ada antrian. Dan ini penting buat antisipasi hal-hal tak terduga. Semua data yang diinput sebelum jam 12 siang akan diproses hari itu juga sehingga besoknya sudah bisa beres. Kalau semua data benar, proses SIUP cuma 1 hari. Begitu juga dengan TDP. Bahkan untuk Usaha Menengah dan Besar, prosesnya bisa simultan alias bisa urus SIUP dan TDP sekaligus barengan.
  5. Tidak semua usaha perlu Surat Izin Usaha Perdagangan. Misalnya, usaha bergerak di bidang pariwisata, seperti agen perjalanan, atau EO MICE, atau konsultan wisata, bisa urus izin di BKPM. Ada 134 kelompok perizinan yang diurus via PTSP di BKPM. Nah, izin itu setara dengan SIUP. Baru lanjut urus TDP.Berikut daftar 134 kelompok perizinan tersebut. (hasil copas dari Detik Finance)mengiurus usaha di jakarta
    1. Energi dan Sumber Daya Mineral

    Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Penetapan Wilayah Usaha, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, Izin Panas Bumi, Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi, serta Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi.

    2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

    A. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata:
    Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Makanan dan Minuman, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, Jasa Konsultasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Wisata Tirta, SPA, Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

    B. Bidang Ekonomi Kreatif:
    Surat Izin Usaha Perfilman, Surat Izin Produksi Film oleh Produser Film Asing di Indonesia, Jasa Teknik Film, Izin Usaha Perfilman Pengedaran Film, Izin Usaha Perfilman Pengarsipan Film, Izin Usaha Perfilman Ekspor Film, Izin Usaha Perfilman Impor Film.

    3. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

    A. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada Hutan Produksi/Hutan Lindung:
    Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dengan sistem terbang habis permudaan buatan.

    B. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi/Hutan Lindung:
    Izin usaha pemanfaatan air dan energi air pada hutan lindung, izin pemanfaatan air dan energi air pada hutan lindung, izin usaha pemanfaatan penerapan karbon dan/atau pemyimpanan karbon, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi.

    C. Bidang Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Produksi:
    Izin usaha pemanfaatan kawasan silvo pasture pada hutan produksi, izin usaha budidaya tumbuhan dan penangkaran satwa liar.

    D. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi/Hutan Lindung:
    Izin pinjam pakai kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar-menukar kawasan hutan.

    E. Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam:
    Izin usaha penyediaan sarana wisata alam, izin usaha penyediaan jasa wisata alam,‎ izin sebagai lembaga konservasi, izin pemanfaatan non komersial satwa, izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, izin pengusahaan tanaman baru, izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi/tak dilindungi, izin pertukaran TSL, izin breeding loan, izin penangkaran satwa, izin memperoleh spesimen tumbuhan dan satwa liar, izin pengambilan atau penangkapan non komersial spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alam, izin pemanfaatan komersial untuk budidaya tanaman obat, izin peredaran komersial, izin peredaran non komersial.

    F. Bidang Pembenihan Tanaman Hutan:
    Izin ekspor benih/bibit tanaman hutan, izin impor benih/bibit tanaman hutan.

    G. Bidang Lingkungan
    Izin lingkungan.

    4. Komunikasi dan Informatika

    Lingkup pendelegasian:
    a. Penyelenggaraan pos nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
    ‎b. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
    c. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
    d. Penetapan lembaga uji perangkat telekomunikasi.
    e. Penyelenggaraan penyiaran swasta dan berlangganan.

    Ketentuan Rekomendasi mengacu pada Permen Kominfo No 40/2014:

    a. Verifikasi operasional penyelenggaraan pos.
    b. Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
    c. ‎Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
    d. Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk badan hukum.
    e. Izin stasiun radio.
    f. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi.
    g. Pengujian alat dan perangkat telekomunikas‎i.
    h. Penetapan lembaga izin.
    i. Pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik.

    5. Kementerian Perindustrian

    ‎Industri minuman beralkohol, industri kertas berharga, industri senjata dan amunisi, industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis, industri rokok (industri rokok kretek, industri rokok putih, industri rokok lainnya), industri logam dasar (iron and steel making dan penggilingan).

    ‎6. Kementerian Pertanian

    Izin usaha tanaman pangan, izin usaha holtikultura, izin usaha perkebuhan, izin usaha peternakan, izin usaha obat hewan untuk produsen.

    7. Kementerian Kesehatan

    ‎Izin industri farmasi obat, izin industri farmasi bahan obat, izin industri alat kesehatan, izin rumah sakit kelas A, izin rumah sakit PMA, izin bank sel punca, izin klinik PMA, izin laboratorium pengolahan sel punca, izin bank jaringan.

    8. Kementerian Perdagangan

    ‎SIUP3A, Surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang internasional, SIUPL, API U dan API P, rekomendasi teknis surat persetujuan penyelenggaraan pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang internasional, rekomendasi teknis surat izin usaha penjualan langsung.

    9. Kementerian Ketenagakerjaan

    ‎Izin prinsip semua bidang usaha di sektor ketenagakerjaan, izin usaha jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri, izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh, izin usaha pelatihan tenaga kerja, penerbitan IMTA baru, penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasinya lebih dari 1 provinsi.

    1‎0. Kementerian Agraria/BPN

    Layanan infomasi dan rekomendasi permohonan hak atas tanah

    11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Izin penanaman modal pada bidang usaha pengusahaan jalan tol, izin penanaman modal pada bidang usaha pengusahaan air minum, izin usaha pembangunan dan pengusahaan properti, izin usaha jasa pelaksana konstruksi asing, izin usaha jasa konsultasi kostruksi asing, izin usaha bidang perumahan.

    12. Kementerian Keuangan (Fasilitas Penanaman Modal)

    Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atau impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

    13. Kementerian Perhubungan

    Usaha di bidang transportasi yang didalamnya terdapat modal asing, usaha di bidang transportasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

    14. Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi)

    Layanan rekomendasi visa.

    15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

    Usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan yang didalamnya terdapat modal asing, usaha di bidang pendidikan non formal dan jasa penunjang pendidikan yang masih menjadi kewenangan pemerintah.

    ‎16. Kelautan dan Perikanan

    Pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan tangkap, pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan budidaya

    17. Kepolisian

    Izin usaha jasa konsultasi keamanan, izin usaha jasa penerapan peralatan keamanan, izin usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan, izin usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga, izin usaha jasa penyediaan tenaga keamanan, izin usaha jasa penyediaan satwa.

    18. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

    Layanan konsultasi perizinan yang dikeluarkan BPOM.

    19. Badan Standardidasi Nasional (BSN)

    Layanan konsultasi perizinan yang dikeluarkan BSN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *